SOSIOLOGI (SENI)

Artikel ini sepenuhnya dikutip dari blog berikut ini:
http://bunxu.multiply.com/journal/item/13

Tentang Disiplin Ilmu Sosiologi Seni

Saat ini sosiologi seni dipandang sebagai disiplin ilmu yang merupakan spesialisasi ilmu sosiologi. Pada masa August Comte, yang saat ini dikenal sebagai bapak sosiologi, sosiologi sempat mengalami kesulitan untuk dapat dipandang sebagai ilmu. Hal tersebut dikarenakan pembahasannya yang cenderung baru dan bersifat tidak pasti, yaitu mengenai hubungan manusia dengan manusia. Objek kajian sosiologi sangat kompleks, mencakup: masyarakat dalam hubungannya dengan perkembangan, perubahan, perbandingan, sistem atau organisasi. Dalam kajiannya, lingkup sosiologi menjelaskan perubahan sosial, fungsi-fungsi sosial, atau pola hubungan individu dengan kelompok/masyarakat.

Secara sederhana sosiologi seni merupakan ilmu tentang sebuah kerangka analisa manusia-manusia berkaiatan dengan aktifitas seni. Sosiologi seni membahas atau mengkaji orang-orang dengan keterlibatan spesifik dalam aktifitas seni, dan masyarakat lain diluar aktifitas seni dalam fenomena budaya yang kemudian mempengaruhi aktifitas seni. Kajian utamanya tentang masyarakat sebagai penikmat, pemerhati, pengkaji, peneliti, pendidik (konsumen), dan pengelola seni yang merupakan komponen-komponen proses penciptaan seni. Seni melalui sosiologi seni menjadi pembahasan yang sangat kompleks. Seniman sebagai pencipta seni, misalnya, menciptakan karya mungkin saja memiliki kaitan dengan latar belakang sosialnya, terkait golongan atau kelas tertentu, terpengaruh pengetahuan dan pengalaman pribadi, atau pun masyarakat tertentu. Pembahasan kompleks ini meliputi kaitan-kaitan antar seluruh pelaku seni seperti: seniman, pemerhati (kritikus, peneliti, pengajar), lembaga seni (galeri, sanggar, pendidikan seni, perusahaan seni, maecenas), pekerja seni dan pelaku seni lainnya, hal-hal termasuk juga fenomena tertentu yang menjadi objek-objek karya seni, dan juga pengaruh yang diberikan sebuah produk atau karya seni. Dalam kaitan dengan produk atau sebuah karya seni, dapat dianalisa kemungkinan adanya pengaruh dari subjek atau pelaku tertentu yang mendominasi dalam proses penciptaan karya seni. Termasuk juga analisa kecenderungan pasar dan pengaruhnya karya-karya seni yang kemudian tercipta atau hadir.

Pembahasan sosiologi seni kemudian bisa juga membahas batas-batas seni yang mungkin dipraktekkan, termasuk juga analisa terhadap fungsi praktek seni (misalnya: ritual, hiburan, pendidikan, dll). Analisa pengaruh terhadap aktifitas seni dan karya seninya juga bisa terkait dengan objek selain dalam lingkup publik seni, misalnya dengan perkembangan masyarakat dengan kesadaran kolektif. Sebaliknya, juga sebagai kajian tentang manusia-manusia dengan hubungan yang saling terkait, sosiologi seni dapat memposisikan sebuah karya seni berkemungkinan menjadi sebuah catatan sosial. Dengan demikian, secara langsung  atau pun tidak langsung seni dipahami sebagai bagian budaya manusia. Dalam pengertian ini kajian sosiologi seni yang mungkin antara lain, analisa proses kreatif seni dalam masyarakat, struktur sosial pelaku seni dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Aktifitas seni bisa ditinjau sebagai cermin dari nilai-nilai dalam masyarakat, seni dalam budaya hidup masyarakat, dan hubungan antar masyarakat seni dan masyarakat sosial pada umumnya.

Pembahas Sosiologi Seni

Sebenarnya, Karl Marx merupakan salah satu yang terawal dalam menyajikan sosiologi seni. Ide yang dibawanya adalah konsep tentang seni pembebasan dimana seniman dan pelaku-pelaku lain dalam seni perlu mewujudkan seni sebagai sumber ilmu pengetahuan. Konsep ini membawa keberadaan sebuah benda seni sebagai sesuatu yang penting dalam perspektif fungsi sosial. Hampir sama dengan itu, filsuf pragmatisme dari Amerika John Dewey membahas posisi dan peran seniman, karya seni dalam rangka transformasi sosial. Banyak tokoh yang bisa dikaitkan bersesuaian dengan lingkup sosiologi seni: Umberto Eco, Baudrillard, kajian di mazhab Frankfurt dan lain sebagianya.

Arnold Hauser membahas kaitan pelaku-pelaku dalam dunia seni dan mengkaitkannya dan perkembangan sosial budayamanusia pada umumnya dalam “The Sociology of Art”. Jannet Wolff mengajukan ‘sosilogi verstehen’ atau fenmenologi yg berada pada level pemeknaan karya, baik seni rupa maupun sastra. Dalam teorinya proses mediasi merupakan pertimbangan formasi sosial, yaitu selain konvensi estetik, juga kondisi produksi estetik yang berupa pertama kondisi teknologis, kedua institusional, dan yang ketiga kondisi sosial dan historis dalam produksi seni. Ketiganya terkait dengan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari secara luas objek, peristiwa, dan seluruh aktivitas kebudayaan sebagai tanda (kode sosial). Tanda itu didefinisikan sbg sesuatu berdasarkan konvensi (kesepakatan) sosial dan dianggap dapat mewakili sesuatu yg lain.

Menjadi Sebuah Disiplin Seni yang Spesifik Berbeda

Secara umum sosiologi membahas tentang keberlangsungan yang sedang terjadi dalam dunia seni. Meski terkait banyak hal, keberadaan seni mutlak ditentukan oleh pelaku seni itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan logika industri yang terdapat pada seni dalam pembagian peran: produksi, distribusi, konsumsi. Ketiga peran tersebut dianggap sebagai yang utama dalam kelangsungan praktek seni. Meski terkesan elitis, praktek seni tetap dianggap penting karena kemungkinan pengaruhnya dan berkaitan denga perkembangan (budaya) masyarakat umum.  Dengan luasnya lingkup pembahasan yang berkaitan dengan seni dapat terjadi kemungkinan overlap terutama dengan kajian-kajian seni lain.
Sebagai sebuah ilmu, sosiologi seni terbedakan berdasarkan objek yang dikajinya, penggunaan sudut pandang, dan paradigma berpikir yang dipakai. Dalam hal ini kata sosiologi merupakan disiplin ilmu yang utamanya menjelaskan hubungan interaksi manusia-manusia. Dalam hal ini sosiologi seni meliputi analisa tentang pelaku-pelaku seni dan hal-hal yang mempengaruhi pelaku tersebut secara menyeluruh. Berbeda dengan sejarah (sosiologi) seni misalnya, yang memiliki fokus utama terhadap sejarah dan kaitan sejarahnya. Sejarah seni mengajukan kesimpulan akhir berupa analisa dari pemaparan catatan, data faktual seni, dan peristiwa-peristiwa seni yang ada. Meski hampir sama, disiplin kajian sosiologi seni juga berbeda dengan visual culture.

Lingkup sosiologi seni sebagai sebuah disiplin kajian, membahas keterkaitan dan pengaruh interaksi antara seni dengan bidang-bidang non-seni. Non-seni tersebut antara lain: sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, agama, dan lainnya. Kebalikannya, dalam proses sosialisasi sebuah produk seni yang kemudian mempengaruhi kehidupan seni atau juga non-seni. Sosiologi seni merupakan salah satu bidang kajian yang juga bersifat pendidikan seni karena menganalisis dan meneliti karya seni dalam hubungannya dengan masyarakat yang terdapat pada realitas.

Jika estetika lebih membahas tentang adanya sebuah bentuk produk seni hingga proses penciptaannya, sosiologi seni membahas produk seni melalui keberlangsungannya, pengaruh atau kaitannya, dan aktifitas seni yang ada. Secara sederhana kajian sebuah benda seni secara sosiologis. Ini merupakan paradigma sosiologis dalam menganalisis seni baik sebagai produk estetis, objek kajian, maupun sebagai bahan kegiatan proses belajar mengajar. Sosiologi seni menjelaskan teori-teori mengenai proses kreatif seni dalam masyarakat sekaligus dalam hubungannya struktur sosial, politik, ekonomi, hukum, agama, sosial budaya. Hal tersebut membedakannya dengan filsafat seni yang lebih membahas nilai-nilai dalam aktifitas seni atau kualitas tertentu sebuah karya, terkait pengaruh-pengaruh lain yang ada.

SOSIOLOGI SENI TENTANG SENI KONTEMPORER DI INDONESIA

Terjadi pada tahun 60an, Warhol dianggap menjadi patokan penting dalam praktek seni yang tidak mengkotak-kotakkan antara budaya tinggi dan rendah. Kemudian dunia seni direka ulang, perubahan teknik di media dan seni yang popular. Seni kontemporer sebagai sesuatu yang layak diajukan sebagai diskursus yang akhirnya mempertimbangkan kepercayaan, perkiraan intelektual, pengalaman-pengalaman, kemampuan visual, hingga bentuk-bentuk selera. Sosiologi seni berguna dalam menganalisa praktek dan aktifitas seni, termasuk di Indonesia. Dengan analisanya, kita dapat memahami hubungan antara proses kreativitas seni, produk seni masyarakat, khususnya masyarakat pendukungnya. Dalam kondisi tertentu, seni berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan juga dengan kelas sosial, dengan norma yang bersifat lokal, dan juga berhubungan dengan politik.  Dalam analisanya akan terhasilkan sebuah ‘pemaparan’ berkaitan dengan praktek yang sedang tejadi. Dan kemudian terkait dengan kajian-kajian seni lainnya.

Saat ini seni kontemporer merupakan bahasan utama sosiologi seni, termasuk di Indonesia. Sosiologi seni tentu digunakan dalam membahas perkembangan seni yang ada saat ini. Aktifitas seni Indonesia sedang berjalan dengan perkembangan yang semakin cepat. Banyak hal bermunculan, dalam keragaman bentuk, latar belakang, arah, gaya, dan lain sebagainya. Hal tersebut berkaitan dengan konsep karya baik secara tematik maupun artistik. Saat ini, seni (kontemporer) memang menjadi pembahasan yang sangat cair dan terkait dengan banyak hal. Ditengah perubahan budaya hidup yang serba cepat, seni tetap merupakan bagian budaya hidup manusia. Dalam era imagology.

Seni dalam Perubahan yang Serba Cepat

Substansi sebuah karya seni kemudian ditentukan banyak hal. Sama halnya, praktek kesenian dapat sebagai suatu yang terkait hal-hal secara spesifik. Kemudian, sosiologi seni berguna dalam membaca semua praktek yang ada berkaitan dengan hubungan pelakunya, aspek sosial, dan seni itu sendiri. Hal tersebut membantu, hingga kita bisa menilai seni melalui praktek seni dan produk yang dihasilkan. Dan Saat ini kecenderungan apapun bisa dilakukan, baik dalam bentuk tradisi/konvensi atau pun diluar konvensi. Kritik seni mempertimbangkan karya dalam kaitannya sejarah sehingga seni seharusnya merupakan produk sejarah. Seni kontemporer kemudian mempertimbangkan bentuk baru seni seperti street art, poster art, public art, site specific project, web art, dan kategori lain terkait ranah budaya yang ada. Seni tidak lagi mengenai sesuatu yang melulu berkaitan dengan keindahan. Dalam sebuah karya seni kita bisa membicarakan perkembangan teknologi, pola hidup, kekuasaan, taraf pendidikan, hingga dunia seni itu sendiri. Kaiatan seni dan budaya, dengan sendirinya menjadi kaitan seni dengan hidup keseharian.

Sejauh ini, seni konvensional masih dominan dalam praktek seni kontemporer di Indonesia. Kecenderungan dan keragaman yang ada merupakan bagian yang dapat dikaji dalam sosiologi seni. Keberlangsungan praktek seni merupakan bentukan hubungan pelaku-pelaku yang ada didalamnya. Seniman sebagai pencipta menjadi salah satu objek analisa yaitu tentang hal atau objek analisa sosiologi lain yang berpengaruh besar pada karya yang dibuatnya. Dalam kaitannya dengan banyak hal, medan sosial seni merupakan prioritas dalam pembahasan sosiologi seni.

Sosiologi Seni: Berbagai ‘Pihak’ Terlibat Disini

Saat ini alam budaya (kehidupan) merupakan sesuatu yang terbangun atas corporate interest, political interest, public interest. Contoh gambaran public interest seperti dapat kita lihat dalam kegiatan survey search engine di internet yaitu kata porn sebagai ranking 1 dalam pencarian oleh pengguna internet. Arah dan kelangsungan hidup (bentukan budaya) sangat bergantung dengan tiga pihak diatas. Masyarakat seni merupakan bagian masyarakat pada umumnya dalam perkembangan budaya hidup/zaman. Sussan Sontag menyatakan telah hilangnya batas antar praktek budaya tinggi dan budaya rendah. Dan budaya tinggi menjadi sebuah konsep yang tidak lagi berkaitan dengan realitas yang ada, merupakan imajinasi. Dalam penyampaian yang lebih sederhana, masyarakat seni hidup dalam realitas yang sama dengan masyarakat sosial pada umumnya. Termasuk seniman, sebagai produsen seni dan juga makhluk sosial. Sama halnya dengan penikmat, pemerhati, dan pelaku-pelaku lain dalam seni.

Medan sosial seni sendiri merupakan tarik menarik antara keberlangsungan dan pancapaian seni. Dalam keberlangsungannya, seni berjalan dan berkembang melalui pelaku-pelaku didalamnya. Sosiologi seni kemudian menganalisa pengaruh-pengaruh yang diberikan pelaku-pelakunya dalam keberlangsungan (survive) praktek seni. Dalam kajian lain, kehadiran seni harus tetap mempertahankan dirinya sebagai bagian pembentuk budaya hidup manusia dan sadar akan aspek lain yang juga berjalan dalam membentuk budaya.

Pustaka:
http://pos.sagepub.com
http://georgetown.edu/faculty/irvinem
http://euroartmagazine.com/new/?issue=1&page=1&content=60
http://artandculture.com
http://en.wikipedia.org

SOSIOLOGI SENI KRIYA SENI 2011

COURSE CONTENT SOS SENI KRIYA SENI

Ke alamat berikutnya….

maaf,

kalau disini kesepian, kawan-kawan semua bisa masuk ke rumah saya yang lain di www.anharwidodo.blogspot.com (http://anharwidodo.blogspot.com/)

maturnuwun

masanhar

http://fellowequality.com/pages/index.php?refid=masanhar

http://fellowequality.com/pages/index.php?refid=masanhar

Andai Solo Tanpa (Tukang) Parkir (Joglosemar, 30/9/2010)

Anhar Widodo

Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik (Matrik)

Beberapa waktu yang lalu saya dikunjungi sejumlah kawan yang berasal dari berbagai tempat di luar Solo, beberapa yang lain bahkan dari luar Jawa. Mereka mendengar kabar dari berbagai pemberitaan media dan kawan lain yang pernah berkunjung bahwa Solo adalah salah satu tempat yang layak masuk prioritas daftar kunjungan. Dengan berbagai atraksi wisata dan situs-situs budaya yang memiliki nilai sejarah juga nilai estetik tinggi, Solo adalah daerah tujuan wisata yang pada waktu mendatang siap berkompetisi dengan Bali maupun Yogyakarta.

Solo mempunyai semua proyek wisata, baik itu wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, pertunjukan kesenian tradisional maupun kontemporer, dan sejumlah proyek karnaval yang akan menjadi salah satu ciri kota, misalnya Solo Batik Carnival. Solo juga telah mendeklarasikan diri sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions). Tahun 2009 lalu, Solo mendapatkan anugerah Indonesia MICE Award, bersama sejumlah penghargaan lain yang menjadikan Kota Bengawan ini semakin diperhitungkan di percaturan nasional dan internasional. Solo sukses sebagai penyelenggara kegiatan kelas dunia seperti Konferensi dan Ekspo Kota-kota Pusaka Dunia (WHCCE), Musyawarah Nasional APEKSI, Festival Musik Etnik (SIEM), Solo Batik Carnival (SBC), dan terakhir menjadi tuan rumah APMCHUD (Asia Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development/Konferensi Menteri-Menteri Asia Pasifik untuk Urusan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan) pada 22-24 Juni lalu.

Kawan-kawan saya, dan banyak tamu lainnya yang telah berkunjung ke Solo, diharapkan memberikan kabar baik kepada banyak kenalan dan kolega di tempat mereka berasal. Harapannya, Kota Solo semakin terkenal dan proyek-proyek wisata sebagaimana digagas para pemegang kebijakan pemerintahan memberikan kontribusi positif pada pemberdayaan dan pengembangan warga Kota. Berbagai catatan “kurang memuaskan” cukup menjadi evaluasi dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Solo Kota Parkir

Salah satu catatan dari diskusi kecil pascamengunjungi Solo dilontarkan oleh seorang kolega dari Gorontalo. Katanya: Solo memang indah, tapi sepertinya Solo perlu memperhatikan manajemen perparkiran. Karena, kalau dibiarkan di setiap sudut kota muncul tukang parkir, bisa-bisa Solo mendapat anugerah baru menjadi “Solo Kota Parkir”. Catatan itu tentu bukan tanpa alasan. Dijelaskan saat mereka berhenti di ruas Slamet Riyadi untuk mencicipi lezatnya serabi, ketemu tukang parkir yang meminta sejumlah uang untuk jasa berhenti membeli serabi. Saat rombongan masuk di seputaran Alun-alun Utara juga diminta ongkos parkir yang menurut mereka jumlahnya tidak masuk akal. Saat keluar dari sebuah rumah makan selesai menikmati makan siang di ruas Adisucipto juga diadang parkir. Bahkan saat bergeser beberapa ratus meter dari tempat makan menuju anjungan tunai mandiri (ATM) sebuah bank, biaya parkir itu juga ada. Masuk ke salah satu pusat perbelanjaan, karena parkir di dalam sudah penuh, terpaksa parkir di luar kompleks juga terkena ongkos parkir, yang katanya, lebih mahal dari nominal yang tertera di tiket parkir.

Singkat kata, di mana pun kita berhenti untuk aktivitas tertentu di Kota Solo, maka kita harus menyiapkan uang parkir. Alih-alih kita mendapatkan tanda parkir resmi dari institusi yang berwenang, terkadang kita langsung diminta sejumlah uang tanpa bukti parkir yang jelas. Lebih repot lagi, karcis parkir yang biasanya dikeluarkan petugas selalu terdapat syarat dan ketentuan bahwa karcis parkir bukan tanda penitipan kendaraan. Konsekuensinya, segala risiko rusak dan kehilangan kendaraan dan barang-barang yang ada di dalamnya bukan menjadi tanggung jawab petugas parkir. Tapi menjadi paradoks manakala kita mencoba mengunci kendaraan agar aman, petugas mengingatkan “mohon jangan kunci setang”.

Pada akhirnya, gagasan tentang relasi antara jasa parkir dan jaminan rasa aman, nyaman dengan keselamatan diri dan kendaraan menjadi tidak relevan. Semula kita berpikir bahwa karena ada tukang parkir, maka dapat dipastikan kendaraan kita di tempat parkir dijamin perlindungan dari risiko kerusakan dan kehilangan –semacam asuransi. Faktanya, melihat praktik pengelolaan parkir di lapangan rasa aman dan nyaman itu justru tidak diperoleh.

Nilai Ekonomi Parkir

Jika kita melongok pada Rekapitulasi Pendapatan dalam APBD Kota Solo tahun 2010, pajak parkir ditarget pada angka Rp 1 miliar, sedangkan retribusi parkir di tepi jalan mencapai Rp 1,933 miliar. Angka itu lebih kurang 0,35 persen dari total seluruh pendapatan sebesar lebih dari Rp 828,6 miliar atau sekitar 2,38 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar Rp 120,1 miliar. Tulisan ini tidak mencoba memposisikan pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai sesuatu yang tidak signifikan. Justru kreativitas pemerintah meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut patut diacungi jempol.

Bandingkan misalnya dengan PAD Kota Yogyakarta yang sebesar Rp 178,048 miliar, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan dan retribusi tempat khusus parkir jumlahnya Rp 3,27 miliar. Angka tersebut adalah 0,43 persen dari total seluruh pendapatan sebesar lebih dari Rp 754 miliar atau sekitar 1,83 persen dari PAD. Pada satu titik, peningkatan pendapatan dari sektor perparkiran adalah sesuatu yang patut disyukuri, karena akan memberikan kontribusi optimal pada total pendapatan asli daerah.

Pada titik yang lain, target peningkatan pendapatan tersebut mestinya memberikan ruang lebih luas kepada pemerintah Kota Solo untuk semakin intensif memberikan pengarahan dan pembinaan kepada berbagai pihak (terutama tenaga operator di lapangan) bahwa parkir dan seluk beluk perparkiran tersebut tidak berdiri sendiri. Ia merupakan rangkaian kebijakan yang merupakan manifestasi visi dan misi pimpinan Kota. Oleh sebab itu, menjaga citra Solo tetap positif sebagai kota yang aman, nyaman, tertib, kondusif untuk investasi juga sebagai daerah tujuan wisata juga menjadi salah satu tugas kawan-kawan yang bergerak di sektor perparkiran ini.

Jika kita membayangkan Solo tanpa (tukang) parkir, dampak negatif yang jelas terasa adalah menurunnya pendapatan asli daerah yang akan berimbas pada kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pengaruh yang lain adalah peningkatan jumlah pengangguran karena lapangan kerja tukang parkir menjadi sangat terbatas. Dampak yang lain adalah potensi meningkatnya kejahatan, karena banyak kendaraan yang diparkir di berbagai ruas jalan tanpa ada yang mengawasi. Kita berharap, tamu yang berkunjung ke Solo baik untuk berwisata, perjalanan bisnis, pendidikan atau sekadar numpang lewat akan mendapatkan kesan yang baik, bahkan dari pelayanan parkirnya. (***)

Menghilangkan Budaya Pungli (Harian Joglosemar, 18 Juni 2010)

Anhar Widodo,
Dosen ISI Solo, Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik

“Masak ngurus dua KTP dan satu KK diminta uang Rp 100.000? Jadinya sebulan! Bagaimana ni pak rt ngipang RT 02/RW XXI?” Demikian salah satu pesan singkat (SMS) yang masuk di halaman Rakyat Bicara, harian Joglosemar edisi (16/6) 2010. Masih dari halaman yang sama, orang lain juga mengeluhkan mahalnya parkir di halaman Masjid Gedhe. Katanya “Parkir Mahal di Masjid Gedhe Solo, saya ditarik tarif Rp 5.000. Saya minta karcis alasan sudah tutup, ternyata tertulis di karcis Rp 1.000 tolong pihak Pemkot tertibkan tarif parkir”.

Pungutan liar alias Pungli sebenarnya bukan barang baru lagi. Istilah tersebut telah hadir seumur sejarah institusi pelayanan publik kita. Hampir di setiap meja birokrasi yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat selalu melibatkan “uang pecahan” yang harus dibayarkan secara suka rela. Perhatikan di kantor-kantor desa/kelurahan, saat kita akan mengurus pembuatan KTP, KK, SKCK dan berbagai surat pengantar–selalu tersedia kotak berlubang kecil, seperti tempat infak yang memang disediakan untuk menampung dana-dana suka rela tersebut. Dengan bahasa yang paling sederhana, pungli telah mendarah daging dalam sistem birokrasi kita.

Apakah pungutan liar hanya ada di meja birokrasi kita? Ternyata tidak, karena di terminal banyak orang tidak tahu kalau harus membayar lebih untuk sekadar masuk ruang tunggu. Di toilet umum, para pengguna jasa juga masih dikenai biaya “buang hajat”. Di tempat parkir juga sama, untuk selembar tiket parkir sepeda motor yang tertulis Rp 500,- (lima ratus rupiah) orang harus membayar dua kali lipatnya. Untuk parkir mobil, bahkan orang harus membayar dua tiga kali lebih mahal, alih-alih tanpa bukti parkir yang jelas. Baca saja keluhan sejumlah warga melalui pesan singkat (SMS) di media massa yang mengeluhkan berbagai praktik pungutan liar ini. Dan birokrasi selalu berdalih, mencari alasan untuk tidak ikut kotor terkait kasus-kasus pungutan liar tersebut.

Di Solo, pungutan liar kembali ramai dibicarakan dan “dimedia massa-kan” karena juga dialami kerabat wakil walikota. Konon katanya, kerabat wakil walikota tersebut ditawarkan membayar Rp 1 juta, untuk pengurusan akta kelahiran anaknya. Lalu, karena melibatkan kepentingan pejabat nomor dua di Kota Solo, birokrasi mulai dari tingkat Sekretaris Daerah sampai kepala SKPD yang bersangkutan, layak turun tangan menuntaskan kasus yang mencoreng citra pelayanan publik di kota yang terus berbenah dengan slogan Berseri Tanpa Korupsi ini. Maka mulailah diskusi soal Pungli ini kembali marak dibahas dan dikomentari banyak pihak.

Lantas, apakah yang membedakan sebuah pungutan masuk kategori “liar” dan “tidak liar”? Kalau merujuk pada aturan hukum yang berlaku, maka setiap pungutan yang ada dasar hukumnya (resmi ditetapkan pemerintah) bukanlah masuk pungutan liar. Sebaliknya, pungutan yang tidak berdasar aturan yang jelas dan diindikasikan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, barulah dikategorikan pungutan liar. Jadi pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku juga masuk kategori pungutan liar tersebut.

Sanksi Pungli

Para pelaku pungutan liar yang terbukti bersalah harus siap-siap terjerat sanksi pidana. Adanya rencana pemberian sanksi ini diharapkan mampu menekan kasus Pungli yang beberapa bulan terakhir ini merebak di Kota Solo. Diwacanakan pemberian sanksi pidana akan dimasukkan dalam peraturan daerah tentang administrasi kependudukan yang saat ini tengah dalam proses pembahasan (Joglosemar, 16/6). Benarkah peraturan hukum mampu menekan praktik pungli yang meresahkan masyarakat? Pertanyaan ini pantas kita perdebatkan bukan pada jawaban ya atau tidak, melainkan bagaimana proses penegakan peraturan tersebut. Banyak praktik pungli yang secara kasat mata sangat jelas, tapi penegakan regulasi dan eksekusi pemberian sanksi menjadi dipertanyakan efektivitasnya.

Pungli seperti halnya korupsi telah menjadi praktik budaya yang tidak bisa diberantas hanya mengandalkan peraturan dan sanksi hukum yang berat. Lebih dari itu, sikap mental, budaya dan paradigma birokrasi kita yang harus diubah. Dengan demikian proses menuju birokrasi yang profesional dan kompeten membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Patut menjadi catatan, Pungli sebenarnya juga melibatkan pihak lain (masyarakat) sebagai korban. Dengan demikian edukasi pada masyarakat untuk tidak gampang mencari jalan pintas pelayanan birokrasi juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat secara luas perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap seputar hak dan kewajibannya dalam proses pelayanan publik.
Dengan pembenahan internal yang tidak berhenti pada penegakan sanksi dan aturan–juga pembenahan mental dan budaya birokrasi sebagai sistem—serta sosialisasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada masyarakat, praktik Pungli dapat diminimalisir, alih-alih dihapuskan. Melibatkan segenap pemangku kepentingan, terutama media sebagai salah satu alat kontrol sosial yang masih dianggap efektif adalah pilihan yang rasional dalam membawa pelayanan publik yang semakin optimal.

Ulang tahun ke-64 Pemerintah Kota Solo yang jatuh pada Rabu (16/6) kemarin, mestinya menjadi salah satu momentum segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kota Solo untuk lebih mawas diri dan semakin profesional mengemban amanah melayani masyarakat. Pungli hanyalah salah satu persoalan birokrasi kita di samping banyak persoalan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti masalah pendidikan untuk semua, kesehatan untuk warga miskin, PKL, juga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta iklim usaha yang harus tetap kondusif.

Blogroll
Jaringan
Media
Categories