Archive for February, 2011

http://fellowequality.com/pages/index.php?refid=masanhar

http://fellowequality.com/pages/index.php?refid=masanhar

Andai Solo Tanpa (Tukang) Parkir (Joglosemar, 30/9/2010)

Anhar Widodo

Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik (Matrik)

Beberapa waktu yang lalu saya dikunjungi sejumlah kawan yang berasal dari berbagai tempat di luar Solo, beberapa yang lain bahkan dari luar Jawa. Mereka mendengar kabar dari berbagai pemberitaan media dan kawan lain yang pernah berkunjung bahwa Solo adalah salah satu tempat yang layak masuk prioritas daftar kunjungan. Dengan berbagai atraksi wisata dan situs-situs budaya yang memiliki nilai sejarah juga nilai estetik tinggi, Solo adalah daerah tujuan wisata yang pada waktu mendatang siap berkompetisi dengan Bali maupun Yogyakarta.

Solo mempunyai semua proyek wisata, baik itu wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, pertunjukan kesenian tradisional maupun kontemporer, dan sejumlah proyek karnaval yang akan menjadi salah satu ciri kota, misalnya Solo Batik Carnival. Solo juga telah mendeklarasikan diri sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions). Tahun 2009 lalu, Solo mendapatkan anugerah Indonesia MICE Award, bersama sejumlah penghargaan lain yang menjadikan Kota Bengawan ini semakin diperhitungkan di percaturan nasional dan internasional. Solo sukses sebagai penyelenggara kegiatan kelas dunia seperti Konferensi dan Ekspo Kota-kota Pusaka Dunia (WHCCE), Musyawarah Nasional APEKSI, Festival Musik Etnik (SIEM), Solo Batik Carnival (SBC), dan terakhir menjadi tuan rumah APMCHUD (Asia Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development/Konferensi Menteri-Menteri Asia Pasifik untuk Urusan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan) pada 22-24 Juni lalu.

Kawan-kawan saya, dan banyak tamu lainnya yang telah berkunjung ke Solo, diharapkan memberikan kabar baik kepada banyak kenalan dan kolega di tempat mereka berasal. Harapannya, Kota Solo semakin terkenal dan proyek-proyek wisata sebagaimana digagas para pemegang kebijakan pemerintahan memberikan kontribusi positif pada pemberdayaan dan pengembangan warga Kota. Berbagai catatan “kurang memuaskan” cukup menjadi evaluasi dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Solo Kota Parkir

Salah satu catatan dari diskusi kecil pascamengunjungi Solo dilontarkan oleh seorang kolega dari Gorontalo. Katanya: Solo memang indah, tapi sepertinya Solo perlu memperhatikan manajemen perparkiran. Karena, kalau dibiarkan di setiap sudut kota muncul tukang parkir, bisa-bisa Solo mendapat anugerah baru menjadi “Solo Kota Parkir”. Catatan itu tentu bukan tanpa alasan. Dijelaskan saat mereka berhenti di ruas Slamet Riyadi untuk mencicipi lezatnya serabi, ketemu tukang parkir yang meminta sejumlah uang untuk jasa berhenti membeli serabi. Saat rombongan masuk di seputaran Alun-alun Utara juga diminta ongkos parkir yang menurut mereka jumlahnya tidak masuk akal. Saat keluar dari sebuah rumah makan selesai menikmati makan siang di ruas Adisucipto juga diadang parkir. Bahkan saat bergeser beberapa ratus meter dari tempat makan menuju anjungan tunai mandiri (ATM) sebuah bank, biaya parkir itu juga ada. Masuk ke salah satu pusat perbelanjaan, karena parkir di dalam sudah penuh, terpaksa parkir di luar kompleks juga terkena ongkos parkir, yang katanya, lebih mahal dari nominal yang tertera di tiket parkir.

Singkat kata, di mana pun kita berhenti untuk aktivitas tertentu di Kota Solo, maka kita harus menyiapkan uang parkir. Alih-alih kita mendapatkan tanda parkir resmi dari institusi yang berwenang, terkadang kita langsung diminta sejumlah uang tanpa bukti parkir yang jelas. Lebih repot lagi, karcis parkir yang biasanya dikeluarkan petugas selalu terdapat syarat dan ketentuan bahwa karcis parkir bukan tanda penitipan kendaraan. Konsekuensinya, segala risiko rusak dan kehilangan kendaraan dan barang-barang yang ada di dalamnya bukan menjadi tanggung jawab petugas parkir. Tapi menjadi paradoks manakala kita mencoba mengunci kendaraan agar aman, petugas mengingatkan “mohon jangan kunci setang”.

Pada akhirnya, gagasan tentang relasi antara jasa parkir dan jaminan rasa aman, nyaman dengan keselamatan diri dan kendaraan menjadi tidak relevan. Semula kita berpikir bahwa karena ada tukang parkir, maka dapat dipastikan kendaraan kita di tempat parkir dijamin perlindungan dari risiko kerusakan dan kehilangan –semacam asuransi. Faktanya, melihat praktik pengelolaan parkir di lapangan rasa aman dan nyaman itu justru tidak diperoleh.

Nilai Ekonomi Parkir

Jika kita melongok pada Rekapitulasi Pendapatan dalam APBD Kota Solo tahun 2010, pajak parkir ditarget pada angka Rp 1 miliar, sedangkan retribusi parkir di tepi jalan mencapai Rp 1,933 miliar. Angka itu lebih kurang 0,35 persen dari total seluruh pendapatan sebesar lebih dari Rp 828,6 miliar atau sekitar 2,38 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar Rp 120,1 miliar. Tulisan ini tidak mencoba memposisikan pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai sesuatu yang tidak signifikan. Justru kreativitas pemerintah meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut patut diacungi jempol.

Bandingkan misalnya dengan PAD Kota Yogyakarta yang sebesar Rp 178,048 miliar, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan dan retribusi tempat khusus parkir jumlahnya Rp 3,27 miliar. Angka tersebut adalah 0,43 persen dari total seluruh pendapatan sebesar lebih dari Rp 754 miliar atau sekitar 1,83 persen dari PAD. Pada satu titik, peningkatan pendapatan dari sektor perparkiran adalah sesuatu yang patut disyukuri, karena akan memberikan kontribusi optimal pada total pendapatan asli daerah.

Pada titik yang lain, target peningkatan pendapatan tersebut mestinya memberikan ruang lebih luas kepada pemerintah Kota Solo untuk semakin intensif memberikan pengarahan dan pembinaan kepada berbagai pihak (terutama tenaga operator di lapangan) bahwa parkir dan seluk beluk perparkiran tersebut tidak berdiri sendiri. Ia merupakan rangkaian kebijakan yang merupakan manifestasi visi dan misi pimpinan Kota. Oleh sebab itu, menjaga citra Solo tetap positif sebagai kota yang aman, nyaman, tertib, kondusif untuk investasi juga sebagai daerah tujuan wisata juga menjadi salah satu tugas kawan-kawan yang bergerak di sektor perparkiran ini.

Jika kita membayangkan Solo tanpa (tukang) parkir, dampak negatif yang jelas terasa adalah menurunnya pendapatan asli daerah yang akan berimbas pada kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pengaruh yang lain adalah peningkatan jumlah pengangguran karena lapangan kerja tukang parkir menjadi sangat terbatas. Dampak yang lain adalah potensi meningkatnya kejahatan, karena banyak kendaraan yang diparkir di berbagai ruas jalan tanpa ada yang mengawasi. Kita berharap, tamu yang berkunjung ke Solo baik untuk berwisata, perjalanan bisnis, pendidikan atau sekadar numpang lewat akan mendapatkan kesan yang baik, bahkan dari pelayanan parkirnya. (***)

Menghilangkan Budaya Pungli (Harian Joglosemar, 18 Juni 2010)

Anhar Widodo,
Dosen ISI Solo, Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik

“Masak ngurus dua KTP dan satu KK diminta uang Rp 100.000? Jadinya sebulan! Bagaimana ni pak rt ngipang RT 02/RW XXI?” Demikian salah satu pesan singkat (SMS) yang masuk di halaman Rakyat Bicara, harian Joglosemar edisi (16/6) 2010. Masih dari halaman yang sama, orang lain juga mengeluhkan mahalnya parkir di halaman Masjid Gedhe. Katanya “Parkir Mahal di Masjid Gedhe Solo, saya ditarik tarif Rp 5.000. Saya minta karcis alasan sudah tutup, ternyata tertulis di karcis Rp 1.000 tolong pihak Pemkot tertibkan tarif parkir”.

Pungutan liar alias Pungli sebenarnya bukan barang baru lagi. Istilah tersebut telah hadir seumur sejarah institusi pelayanan publik kita. Hampir di setiap meja birokrasi yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat selalu melibatkan “uang pecahan” yang harus dibayarkan secara suka rela. Perhatikan di kantor-kantor desa/kelurahan, saat kita akan mengurus pembuatan KTP, KK, SKCK dan berbagai surat pengantar–selalu tersedia kotak berlubang kecil, seperti tempat infak yang memang disediakan untuk menampung dana-dana suka rela tersebut. Dengan bahasa yang paling sederhana, pungli telah mendarah daging dalam sistem birokrasi kita.

Apakah pungutan liar hanya ada di meja birokrasi kita? Ternyata tidak, karena di terminal banyak orang tidak tahu kalau harus membayar lebih untuk sekadar masuk ruang tunggu. Di toilet umum, para pengguna jasa juga masih dikenai biaya “buang hajat”. Di tempat parkir juga sama, untuk selembar tiket parkir sepeda motor yang tertulis Rp 500,- (lima ratus rupiah) orang harus membayar dua kali lipatnya. Untuk parkir mobil, bahkan orang harus membayar dua tiga kali lebih mahal, alih-alih tanpa bukti parkir yang jelas. Baca saja keluhan sejumlah warga melalui pesan singkat (SMS) di media massa yang mengeluhkan berbagai praktik pungutan liar ini. Dan birokrasi selalu berdalih, mencari alasan untuk tidak ikut kotor terkait kasus-kasus pungutan liar tersebut.

Di Solo, pungutan liar kembali ramai dibicarakan dan “dimedia massa-kan” karena juga dialami kerabat wakil walikota. Konon katanya, kerabat wakil walikota tersebut ditawarkan membayar Rp 1 juta, untuk pengurusan akta kelahiran anaknya. Lalu, karena melibatkan kepentingan pejabat nomor dua di Kota Solo, birokrasi mulai dari tingkat Sekretaris Daerah sampai kepala SKPD yang bersangkutan, layak turun tangan menuntaskan kasus yang mencoreng citra pelayanan publik di kota yang terus berbenah dengan slogan Berseri Tanpa Korupsi ini. Maka mulailah diskusi soal Pungli ini kembali marak dibahas dan dikomentari banyak pihak.

Lantas, apakah yang membedakan sebuah pungutan masuk kategori “liar” dan “tidak liar”? Kalau merujuk pada aturan hukum yang berlaku, maka setiap pungutan yang ada dasar hukumnya (resmi ditetapkan pemerintah) bukanlah masuk pungutan liar. Sebaliknya, pungutan yang tidak berdasar aturan yang jelas dan diindikasikan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, barulah dikategorikan pungutan liar. Jadi pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku juga masuk kategori pungutan liar tersebut.

Sanksi Pungli

Para pelaku pungutan liar yang terbukti bersalah harus siap-siap terjerat sanksi pidana. Adanya rencana pemberian sanksi ini diharapkan mampu menekan kasus Pungli yang beberapa bulan terakhir ini merebak di Kota Solo. Diwacanakan pemberian sanksi pidana akan dimasukkan dalam peraturan daerah tentang administrasi kependudukan yang saat ini tengah dalam proses pembahasan (Joglosemar, 16/6). Benarkah peraturan hukum mampu menekan praktik pungli yang meresahkan masyarakat? Pertanyaan ini pantas kita perdebatkan bukan pada jawaban ya atau tidak, melainkan bagaimana proses penegakan peraturan tersebut. Banyak praktik pungli yang secara kasat mata sangat jelas, tapi penegakan regulasi dan eksekusi pemberian sanksi menjadi dipertanyakan efektivitasnya.

Pungli seperti halnya korupsi telah menjadi praktik budaya yang tidak bisa diberantas hanya mengandalkan peraturan dan sanksi hukum yang berat. Lebih dari itu, sikap mental, budaya dan paradigma birokrasi kita yang harus diubah. Dengan demikian proses menuju birokrasi yang profesional dan kompeten membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Patut menjadi catatan, Pungli sebenarnya juga melibatkan pihak lain (masyarakat) sebagai korban. Dengan demikian edukasi pada masyarakat untuk tidak gampang mencari jalan pintas pelayanan birokrasi juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat secara luas perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap seputar hak dan kewajibannya dalam proses pelayanan publik.
Dengan pembenahan internal yang tidak berhenti pada penegakan sanksi dan aturan–juga pembenahan mental dan budaya birokrasi sebagai sistem—serta sosialisasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada masyarakat, praktik Pungli dapat diminimalisir, alih-alih dihapuskan. Melibatkan segenap pemangku kepentingan, terutama media sebagai salah satu alat kontrol sosial yang masih dianggap efektif adalah pilihan yang rasional dalam membawa pelayanan publik yang semakin optimal.

Ulang tahun ke-64 Pemerintah Kota Solo yang jatuh pada Rabu (16/6) kemarin, mestinya menjadi salah satu momentum segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kota Solo untuk lebih mawas diri dan semakin profesional mengemban amanah melayani masyarakat. Pungli hanyalah salah satu persoalan birokrasi kita di samping banyak persoalan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti masalah pendidikan untuk semua, kesehatan untuk warga miskin, PKL, juga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta iklim usaha yang harus tetap kondusif.

Blogroll
Jaringan
Media
Categories