Oleh Anhar Widodo

Baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, bandara belum menjadi bagian dari praktik kultural masyarakat Boyolali secara luas

APA yang dipikirkan Pemkab Boyolali, ketika melontarkan gagasan untuk mengubah nama Bandara Adi Sumarmo —yang berbau dan mengandung kata Solo dan Surakarta— menjadi Bandara Adi Sumarmo (Kabupaten) Boyolali? Adakah penjelasan rasional dan ilmiah akademik yang menjadi garansi bahwa perubahan tersebut signifikan dengan citra Boyolali dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai tugas utama pemerintahan?

Sebagian masyarakat kita memercayai bahwa asma kinarya japa, nama adalah doa untuk pemiliknya. Tidak mengherankan jika pemberian nama dalam budaya kita merupakan ritual sakral. Untuk kasus Bandara Adi Sumarmo bagaimana kita akan menjelaskan nama dengan filosofi paling dalam, jika rasional yang dibangun cenderung datar?

Memang pada akhirnya mengubah nama adalah pekerjaan membalikkan telapak tangan, karena secara administratif, dari awal berdirinya bandara tersebut memang masuk dalam wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan bangga, setiap orang (di) Boyolali akan membicarakan Bandara Adi Sumarmo yang telah ’’resmi’’ menjadi milik Boyolali, semata-mata karena telah disempurnakan namanya menjadi Bandara Adi Sumarmo Boyolali.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap apa saja yang hadir dan berdiri di wilayah Kabupaten Boyolali lantas ’’dipaksa’’ menggunakan embel-embel Boyolali? Dalam logika pasar, popularitas nama biasanya berbanding lurus dengan tingkat preferensi (keterpilihan) produk oleh pembeli. Meskipun faktanya popularitas nama tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan membeli produk tersebut. Sekali lagi ini bukan soal nama, melainkan bagaimana kemampuan membangun citra dan keterampilan menjual kepada pasar.

Golding dan Murdock (1997) secara komprehensif memberikan panduan untuk mengeksplorasi wacana dan praktik-praktik utama dalam ekonomi politik, yaitu soal komunikasi dan kapitalisme. Menurut mereka, ekonomi politik setidaknya memiliki tiga karakteristik yang selalu mengikutinya. Pertama; ekonomi politik menggunakan pendekatan holistik, dia bukan rangkuman singkat dari ekonomi atau politik yang muncul dari relasi sosial melainkan betul-betul hadir secara utuh dalam interelasi sosial dan dinamika budaya.

Kedua; historis, tidak hanya memberikan sebuah pemahaman pada proses dan bersifat diakronis, lebih eksplisit berarti sebuah pengertian yang mengambil fokus pada analisis terhadap tempat dan peran komunikasi dalam seting kapitalis dan global. Ketiga; ekonomi politik mengadopsi sebuah epistemologi realis/materialis.
Posisi Tawar Moda transportasi dengan pesawat terbang, bagi banyak orang masih dianggap mahal, ini berarti patut diduga di bandara terjadi perputaran uang yang cukup besar. Hal ini barangkali yang menjadi salah satu alasan mengapa Boyolali ingin lebih dilibatkan sebagai stakeholder yang ’’lebih penting’’ di bandara.

Kabupaten Boyolali, sebagai pemilik resmi wilayah yang ditempati Bandara Adi Sumarmo merasa tidak mendapatkan kemanfaatan yang lebih dengan keberadaan bandara selama ini. Maka dengan meminta perubahan nama diharapkan akan hadir keseimbangan dan aspek keadilan yang lebih merata. Ekonomi politik juga melihat adanya pihak yang paling diuntungkan.

Seandainya nanti berubah menjadi Bandara Adi Sumarmo (Kabupaten) Boyolali, mestinya pemerintah setempat segera menjalin komunikasi lebih intensif dengan semua pemangku kepentingan bandara. Harapannya, nama Boyolali yang menempel di bandara tersebut menjadi punya posisi tawar yang lebih dibandingkan saat sebelum berganti nama.

Berat memang, karena secara ekonomi, sosial dan budaya bandara belum menjadi bagian dari praktik kultural masyarakat Boyolali secara luas. Ekonomi Boyolali yang sebagian besar masih mengandalkan pertanian, kehutanan, juga peternakan sebenarnya membutuhkan terminal yang lebih kondusif untuk mendukung pencapaian masyarakatnya, ketimbang bandara. (10)