Boyolali Sudah ’’Mempunyai’’ Bandara (Wacana, Suara Merdeka 22Maret 2011)

Oleh Anhar Widodo

Baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, bandara belum menjadi bagian dari praktik kultural masyarakat Boyolali secara luas

APA yang dipikirkan Pemkab Boyolali, ketika melontarkan gagasan untuk mengubah nama Bandara Adi Sumarmo —yang berbau dan mengandung kata Solo dan Surakarta— menjadi Bandara Adi Sumarmo (Kabupaten) Boyolali? Adakah penjelasan rasional dan ilmiah akademik yang menjadi garansi bahwa perubahan tersebut signifikan dengan citra Boyolali dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai tugas utama pemerintahan?

Sebagian masyarakat kita memercayai bahwa asma kinarya japa, nama adalah doa untuk pemiliknya. Tidak mengherankan jika pemberian nama dalam budaya kita merupakan ritual sakral. Untuk kasus Bandara Adi Sumarmo bagaimana kita akan menjelaskan nama dengan filosofi paling dalam, jika rasional yang dibangun cenderung datar?

Memang pada akhirnya mengubah nama adalah pekerjaan membalikkan telapak tangan, karena secara administratif, dari awal berdirinya bandara tersebut memang masuk dalam wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan bangga, setiap orang (di) Boyolali akan membicarakan Bandara Adi Sumarmo yang telah ’’resmi’’ menjadi milik Boyolali, semata-mata karena telah disempurnakan namanya menjadi Bandara Adi Sumarmo Boyolali.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap apa saja yang hadir dan berdiri di wilayah Kabupaten Boyolali lantas ’’dipaksa’’ menggunakan embel-embel Boyolali? Dalam logika pasar, popularitas nama biasanya berbanding lurus dengan tingkat preferensi (keterpilihan) produk oleh pembeli. Meskipun faktanya popularitas nama tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan membeli produk tersebut. Sekali lagi ini bukan soal nama, melainkan bagaimana kemampuan membangun citra dan keterampilan menjual kepada pasar.

Golding dan Murdock (1997) secara komprehensif memberikan panduan untuk mengeksplorasi wacana dan praktik-praktik utama dalam ekonomi politik, yaitu soal komunikasi dan kapitalisme. Menurut mereka, ekonomi politik setidaknya memiliki tiga karakteristik yang selalu mengikutinya. Pertama; ekonomi politik menggunakan pendekatan holistik, dia bukan rangkuman singkat dari ekonomi atau politik yang muncul dari relasi sosial melainkan betul-betul hadir secara utuh dalam interelasi sosial dan dinamika budaya.

Kedua; historis, tidak hanya memberikan sebuah pemahaman pada proses dan bersifat diakronis, lebih eksplisit berarti sebuah pengertian yang mengambil fokus pada analisis terhadap tempat dan peran komunikasi dalam seting kapitalis dan global. Ketiga; ekonomi politik mengadopsi sebuah epistemologi realis/materialis.
Posisi Tawar Moda transportasi dengan pesawat terbang, bagi banyak orang masih dianggap mahal, ini berarti patut diduga di bandara terjadi perputaran uang yang cukup besar. Hal ini barangkali yang menjadi salah satu alasan mengapa Boyolali ingin lebih dilibatkan sebagai stakeholder yang ’’lebih penting’’ di bandara.

Kabupaten Boyolali, sebagai pemilik resmi wilayah yang ditempati Bandara Adi Sumarmo merasa tidak mendapatkan kemanfaatan yang lebih dengan keberadaan bandara selama ini. Maka dengan meminta perubahan nama diharapkan akan hadir keseimbangan dan aspek keadilan yang lebih merata. Ekonomi politik juga melihat adanya pihak yang paling diuntungkan.

Seandainya nanti berubah menjadi Bandara Adi Sumarmo (Kabupaten) Boyolali, mestinya pemerintah setempat segera menjalin komunikasi lebih intensif dengan semua pemangku kepentingan bandara. Harapannya, nama Boyolali yang menempel di bandara tersebut menjadi punya posisi tawar yang lebih dibandingkan saat sebelum berganti nama.

Berat memang, karena secara ekonomi, sosial dan budaya bandara belum menjadi bagian dari praktik kultural masyarakat Boyolali secara luas. Ekonomi Boyolali yang sebagian besar masih mengandalkan pertanian, kehutanan, juga peternakan sebenarnya membutuhkan terminal yang lebih kondusif untuk mendukung pencapaian masyarakatnya, ketimbang bandara. (10)

Review Buku: Cerdas Membaca Iklan Politik (di) Televisi

Resensi Buku

Judul               : Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru

Penulis             : Akhmad Danial

Editor              : Ahmala Arifin

Penerbit           : LkiS Yogyakarta, 2009

Tebal               : xxxiv + 264 halaman

cover iklan politik televisi

Jika konsep budaya dimaknai sebagai praktik kehidupan yang dimaksudkan sebagai upaya menjadikan kita lebih cerdas memetakan hidup, maka membaca adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita menjadi membudaya. Dalam pandangan teori kritis dan budaya, membaca adalah sebuah fenomena kultural. Cavallaro (2004) menuliskan bahwa membaca bukan semata-mata tindakan yang kita kerjakan ketika kita menyimak dengan teliti sebuah teks tertulis. Pada kenyataannya membaca adalah sebuah proses di mana kita terlibat setiap saat, sebagaimana kita berusaha mencoba memahami dunia dan menafsirkan tanda yang mengelilingi kita. Dalam pandangan ini, membaca merupakan salah satu mekanisme paling vital di mana keberadaan sosial kita bergantung.

Saat membaca hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas menyimak teks tertulis, maka ukuran-ukuran statistik –seperti jumlah buku yang terjual dalam setahun, daftar kunjungan perpustakaan, anggaran belanja buku, frekuensi pameran buku, langganan majalah-tabloid atau koran—menjadi data-data yang cukup mengerikan, untuk tidak mengatakan bahwa orang Indonesia termasuk masyarakat yang malas membaca.

Dunia secara keseluruhan, demikian Cavallaro menuliskan, dapat dipahami secara metaforis sebagai sebuah teks. Bukan teks yang linear dan naratif, bukan pula teks dengan alur yang transparan –melainkan, sebuah carut-marut cerita di mana satu aliran putaran yang konstan kembali pada dirinya sendiri. Dengan demikian benar adanya bahwa membaca adalah tugas menafsirkan teks yang carut marut tersebut –sesuai dengan frame of reference (kerangka berpikir) dan field of experience (cakupan pengalaman) kita. Pada akhirnya, parameter keberhasilan pembacaan itu bukan pada benar-salah dalam menafsirkan teks, melainkan bagaimana hasil menafsir tersebut dapat menjadi teks bagi pihak lain untuk ditafsirkan kembali.

Membaca iklan politik

Pada pemilihan umum 2009 silam, hampir semua parpol besar (baca: parpol yang kuat secara finansial) dan bakal calon presiden berkampanye dengan beriklan melalui semua saluran media massa yang tersedia –terutama televisi. Hal yang demikian –iklan politik di televisi—sangat mustahil terjadi pada era orde baru. Dalam delapan bulan terakhir masa kampanye, iklan politik di televisi berbaur dengan iklan komersial lainnya, mencoba meraih simpati dan dukungan dari masyarakat pemilih. Peluang belanja iklan politik yang besar ini tentu menghidupkan sektor industri periklanan dan media massa. Iklan politik dikemas dalam berbagai variasi dan model sehingga pilihan-pilihan tersebut meminta keterlibatan konsultan politik dan komunikasi massa. Sejumlah pengamat melihat lembaga survei dan konsultan politik menemukan momentumnya pada tahun politik ini.

Strategi pemasaran politik diarahkan pada berbagai segmen pasar politik yang tersedia, seperti petani, nelayan, buruh, tukang becak, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan masyarakat kelas menengah perkotaan. Media massa dalam berbagai rupa, setiap hari selalu memuat/menayangkan iklan politik yang pada waktu-waktu lampau tidak pernah muncul dengan frekuensi yang demikian aktif. Televisi membuat program acara yang memungkinkan iklan politik masuk ke dalamnya –bahkan sejumlah media melakukan klaim sebagi media (untuk) pemilu.

Melimpah ruahnya program tayangan/liputan dan iklan politik berdampak pada ruang-ruang ‘bebas politik’ yang semakin menyempit. Untuk acara di televisi maka slot waktu untuk program dan iklan politik memangkas program dan iklan reguler yang biasanya hadir sebagai sajian ‘tidak bertendensi’. Untuk berita dan iklan politik di media cetak, jelas memangkas informasi-informasi lain yang biasanya mengisi halaman-halaman tertentu dari media tersebut.

David Ogilvy, sang Bapak Periklanan, sebagai mana dikutip Palupi dan Pambudi (2006) mengatakan bahwa: I do not regard advertising as entertainment or an art form, but as a medium of information. When I write an advertisement, I don’t want you tell me that you find it “creative”. I want you to find it so interesting that you buy the product. Singkat cerita, iklan yang bagus adalah yang mampu menghipnotis audiens untuk membeli produk yang ditawarkan.

Meski dalam konteks yang berbeda, iklan politik tentu saja berpretensi mengajak penonton sebagai konsumen politik untuk melakukan aktivitas politik sebagaimana yang diharapkan dalam iklan tersebut. Melihat iklan politik yang kerap muncul di media massa (televisi terutama), kontestasi politik menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2009, semata-mata masih menempatkan pemilih sebagai konsumen. Dengan demikian masyarakat pemilih (sebagai konsumen) tidak pernah mengetahui –atau dengan sengaja tidak diberitahu—oleh para politisi soal bagaimana proses produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi produk politik itu dijalankan. Selayaknya memilih dan membeli produk/jasa di pasar, sebagai konsumen kita hanya mengetahui jenis produknya, merek dagangnya, harga pada labelnya dan setelah terjadi kecocokan harga produk/jasa itu kita membayarnya.

Dengan strategi komunikasi politik yang serba bermedia, partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), dan calon presiden (capres) menggunakan segenap sumber daya media (massa) untuk membangun popularitas, citra positif dan loyalitas konsumen untuk memilih mereka. Alih-alih memberikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk masyarakat konstituennya, para politisi itu malah tampil di media layaknya selebritis: sekadar numpang populer.

Iklan-iklan politik yang berseliweran memenuhi ruang-ruang media semakin menabalkan bahwa politik sekadar komoditas musiman, dan rakyat adalah konsumennya yang ‘harus memilih’. Memaknai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan golput, yaitu mereka yang “memilih untuk tidak memilih”, pemilih sebagai konsumen tidak lagi punya otoritas untuk membuat dan menentukan pilihan.

Tentang buku ini

Kajian tentang iklan politik televisi di Indonesia memang masih baru, tentu seumur dengan mulai merebaknya iklan politik yang berkembang pasca kekuasaan orde baru. Maka buku ini merupakan satu ikhtiar Akhmad Danial sebagai penulisnya untuk menyediakan referensi sejarah perkembangan iklan politik di televisi Indonesia yang masih langka. Riset ini menegaskan bahwa televisi telah menemukan peran strategisnya dalam konstelasi politik. Televisi, menurut Indra Jaya Piliang telah menggeser peranan organisasi massa dan pergerakan politik di kalangan masyarakat lapisan bawah.

Buku ini menyajikan sejumlah data yang sangat lengkap mengenai sejarah kemunculan iklan politik televisi di tanah air –termasuk di dalamnya sejumlah regulasi yang memungkinkan iklan politik masuk lewat televisi. Contoh-contoh dan bentuk iklan yang dimaksud memang sangat sedikit dan penulisnya lebih banyak mengaduk-aduk sisi politik dan aspek komunikasi. Secara tersamar, Danial mencoba mencampuradukkan antara konsep kampanye dan iklan politik saat dia mencoba menarik akar sejarah iklan politik di televisi dengan larangan pawai dan model kampanye dialogis era orde baru (hlm.149).

Secara tegas, buku ini mengungkap bahwa saat ini ada kecenderungan modernisasi gaya kampanye di Indonesia pascar Orde Baru, termasuk iklan politik televisinya, dicoba dikembangkan dengan format yang cenderung a-historis dan tidak kontekstual. Para stakeholder kampanye pemilu, seperti para kandidat dan biro iklan, terkesan menjiplak dan memindahkan begitu saja gaya kampanye politik Amerika ke Indonesia (hlm. xiii). Meskipun kampanye model Amerika (American style) dirujuk dan menjadi pembahasan utama riset ini, namun pilihan akhirnya menetapkan bahwa iklan politik televisi di Indonesia adalah merupakan proses dari modernisasi kampanye pemilu (hlm.211).

Konon, tidak ada logika yang dapat menjelaskan tentang adanya upaya dari aktor-aktor internasional, khususnya Amerika, dalam mengkreasi sebuah electoral environment lewat bantuan-bantuan pemilu dan pintu-pintu lainnya untuk membuka “pasar”, bagi para electioneer Amerika Serikat, sebagai mana diyakini penganut tesis “Amerikanisasi”. Sayangnya, penulis buku ini memang tidak mencoba untuk membongkar dari mana sumber belajar dan konsep maupun ide gagasan iklan politik televisi itu dikembangkan di Indonesia. Kalau tidak dapat dikatakan ambigu, pemikiran penulisnya menjadi nampak paradoksal, karena pada awal bab pendahuluan, ia mengulas hampir empat halaman, gagasan Denny J.A tentang “Iklan Politik” yang terbit di Gatra 13 April 1996. Padahal waktu itu, Denny J.A tercatat sebagai mahasiswa program doktoral bidang Comparative Politics and Economic Development di Ohio State University Amerika Serika (hlm.1). Penulis menyebut posisi Denny J.A. sekarang sebagai Direktur Lingkar Survei Indonesia (LSI) menjadi “jenderal perang” dalam banyak pemilu di tanah air (hlm.2). Mungkinkah konsep, ide dan gagasan yang dibawa Denny J.A. lewat LSI-nya sama sekali bersih dari American style yang ditolak dalam tesis buku ini?

Secara keseluruhan buku ini ingin menegaskan bahwa televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi politik di tanah air. Sebagai sebuah tesis politik, buku ini memang kental dengan suasana komunikasi politik –dan secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa iklan politik di televisi adalah bagian dari modernisasi komunikasi politik.

Gagasan tentang “modernisasi” kampanye politik dalam iklan politik di televisi dipertentangkan dengan “amerikanisasi” dan globalisasi. Dengan berbagai argumentasi, terutama melihat sejarah kelahiran iklan politik pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, Akhmad Danial, penulis buku ini, lebih bersepakat bahwa bentuk kampanye melalui iklan politik di televisi adalah sebuah perubahan dari kampanye tradisional menjadi kampanye yang lebih modern. Iklan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertajuk “ Saya Mendengar Indonesia Menyanyi”(1998) digarap oleh Konsultan Kehumasan Soedarto & Noeradi, salah satu anak perusahaan biro iklan raksasa Matari Inc., diklaim Danial sebagai iklan politik televisi pertama di Indonesia.

Sejak saat itu, kecenderungan partai politik menggunakan jasa konsultan komunikasi dan biro iklan untuk mengerjakan materi kampanye politik secara profesional semakin meningkat. Tercatat dalam tulisan ini, pada pemilu 1999 dua parpol menggunakan konsultan komunikasi dan enam parpol menggunakan jasa biro iklan. Belanja iklan parpol pada pemilu 1999, merujuk catatan AC Nielsen mencapai Rp 33, 663 miliar (hlm. 174-175)

Dengan kekayaan pengalaman penulisnya sebagai wartawan pada sejumlah surat kabar, buku ini dituturkan dengan data yang komprehensif –dengan gaya bahasa yang mengalir secara naratif historis. Meskipun demikian, kita juga dapat membaca bagian-bagian tertentu secara terlepas dengan tidak mengurangi bobot kualitas buku ini secara lengkap.

Mereka yang bergelut dengan dunia periklanan, politik, komunikasi, sosial, budaya dan media patut memberi perhatian pada buku ini. Karena, selain menjadi buku yang cukup langka di antara sedikit kajian tentang sejarah perkembangan iklan politik di televisi Indonesia, sumber penulisan buku ini melibatkan banyak pihak yang cukup kompeten di bidangnya. Selain sumber tertulis berupa buku, artikel, berita dan jurnal, buku ini diperkaya dengan wawancara dengan sejumlah calon presiden, ketua partai politik, manajemen televisi, biro iklan, Anggota DPR RI, pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pengamat media dan pengamat pemilu.

Kritik

Iklan adalah nafas hidup media. Karena iklan pula media menjadi hidup di dua sisi yang secara normatif tidak dapat disatukan, yaitu sisi cita-cita media yang berpihak pada masyarakat luas lewat berita-beritanya dan sisi hukum pasar, bahwa media hanya dapat bertahan hidup jika ada yang membiayai –dan itu adalah iklan.

Serupa dengan iklan pada umumnya, iklan politik dibuat dalam rangka menembak sasaran masyarakat sebagai konsumen dengan tujuan-tujuan tertentu seperti sosialisasi, membentuk segmentasi pasar tertentu, pembangunan citra, positioning maupun untuk meneguhkan loyalitas. Dari segi kemasan, iklan politik dibungkus dengan strategi hard selling maupun soft selling. Hard selling dimaksudkan sebagai iklan yang berisi ajakan langsung untuk memilih tanda gambar, partai, nama calon legislatif atau calon presiden tertentu. Soft selling biasanya dikemas lebih elegan dengan tekanan pada layanan masyarakat atau legitimasi hasil survei atau laporan lembaga yang berkutat pada statistik ekonomi dan politik. Bisa juga iklan dikemas seperti sebuah berita investigasi maupun laporan panjang.

Marshall McLuhan dalam Understanding Media: The Extensions of Man (1964) menuliskan bahwa the medium is the message –media selalu membawa pesannya sendiri. Katanya, karakteristik semua media menjelaskan bahwa “konten” dari setiap media selalu dimaknai sebagai media yang lain. Poin yang harus digarisbawahi dari “media adalah pesan”, kata Mc Luhan adalah karena media yang membentuk dan mengendalikan ukuran dan bentuk asosiasi dan tindakan manusia.

Sepaham dengan Mc Luhan, Baudrillard mengatakan fungsi TV dan media massa adalah menghalangi tanggapan, memprivatisasi individul menempatkan  mereka dalam semesta simulacara di mana yang ditonton dan yang nyata tidak mungkin lagi dibedakan (Sarup, 2007). Lantas dapatkah kita (hanya) percaya pada iklan politik yang lalu lalang di antara program tayangan dan iklan komersial televisi, alih-alih menjadi referensi dalam memutuskan pilihan pada hari pemungutan suara? Iklan, demikian Baudrillard, memberikan pada individu rasa kebebasan yang ilusif. Di masyarakat media dan konsumsi, orang terjebak dalam permainan citra, simulacra, yang semakin tidak tidak berhubungan dengan yang diluar, “realitas” eksternal. Pada kenyataannya, menurut Baudrillard, kita hidup di dunia simulacra di mana citra atau penanda suatu peristiwa telah menggantikan pengalaman dan pengetahuan langsung rujukan atau petandanya.

Merujuk apa yang diungkap Baudrillard, iklan politik, sejatinya merupakan permainan citra, dan kita perlu bertanya, apakah yang muncul pada iklan politik itu nyata? Dalam perspektif ekonomi politik yang diusung para penganut neo-marxian, kita patut bertanya siapa yang diuntungkan oleh iklan politik itu? Adakah aspek keadilan/ketidakadilan iklan politik tersebut bagi –terutama masyarakat sebagai konsumen iklan? Sebenarnya memang akan lebih kuat analisisnya jika buku tersebut mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan semata memperdebatkan apakah iklan politik di televisi Indonesia itu bentuk modernisasi, globalisasi atau amerikanisasi. Bagaimana pun, buku tersebut patut mendapat apresiasi lebih karena telah merintis jalan baru dalam studi iklan televisi –khususnya iklan politik.

Sejatinya, dengan menggunakan perspektif ekonomi politik media, buku ini dapat membongkar lebih dalam tentang praktik-praktik ekonomi politik di balik kehadiran iklan politik televisi di Indonesia. Dengan begitu, buku ini juga dapat menjadi penuntun kita membaca hingar-bingar iklan politik menjelang pemilu 2009 ini tanpa harus terjebak di dalamnya. Lebih jauh, perspektif kritis terhadap praktik iklan politik di televisi lebih mencukupi dalam menjelaskan relasi fenomena korupsi di tingkat elit politik dengan praktik kampanye politik biaya tinggi, seperti halnya anggaran untuk iklan politik di televisi.

Bukankah televisi memperlakukan sejumlah iklan politik yang ditayangkan sama dengan iklan komersial lainnya? Lantas bagaimana partai politik, calon anggota legislatif maupun calon presiden mempersepsikan biaya besar yang dikeluarkan untuk membayar iklan politik di televisi –apakah sebagai investasi atau sekadar sedekah politik? Dalam perspektif posmodernisme, Maraknya iklan politik di televisi menjelaskan tesis Sarup (2007) bahwa, apa yang dipandang Marx sebagai bagian modal nonesensial, seperti iklan, media, informasi dan jaringan komunikasi, (telah) berubah menjadi bagian “esensial”. Ide ini menegaskan gagasan Danial bahwa iklan (politik) di televisi, saat ini benar-benar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi dan politik.

Akhirnya, buku ini menjadi layak dibaca bagi mereka yang bergelut dengan dunia politik Indonesia kontemporer maupun mereka yang bergiat dalam ranah periklanan dan televisi. Logikanya, agar kita tidak menjadi ahistoris dengan konstelasi politik Indonesia dewasa ini, alih-alih mampu membangun iklan politik yang benar-benar menjadi media edukasi dan transformasi politik. Banyaknya iklan partai politik yang muncul di televisi semakin menegaskan bahwa politik layaknya komoditas konsumsi yang saling bersaing memperebutkan pangsa pasar yang bernama masyarakat pemilih. Apakah pemilih menjadi lebih diuntungkan dengan adanya iklan politik di televisi? Ini perkara lain yang membutuhkan diskusi lebih komprehensif. Selamat membaca.[]

Akhmad Danial, 2009. Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru, LkiS, Yogyakarta.

Cavallaro, Dani, 2004. Teori Kritis dan Teori Budaya (diterjemahkan dari  Critical and Cultural Theory; Thematic Variations, 2001), Penerbit Niagara, Yogyakarta.

Durham, Meenakshi Gigi & Douglas M. Kellner (editor), 2006. Media and Cultural Studies; KeyWorks (revised Edition), Blackwell Publishing, USA; UK; Australia.

Dyah Hasto Palupi dan Teguh Sri Pambudi, 2006. Advertising That Sells: Strategi Sukses Membawa Merek Anda menjadi Pemimpin Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sarup, Madan, 2007. Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis (diterjemahkan dari Judul Asli: An Introductory Guide to Post-Structuralism and Mostmodernism, 1993), Penerbit Jendela, Yogyakarta.

“Lik Man School” dan belajar di mana saja

Anhar Widodo

Angkringan adalah salah satu ruang publik yang mampu memerdekakan para penikmatnya. Di tempat tersebut tidak ada perbedaan kelas, status sosial, dan golongan tertentu. Dengan menu makanan dan variasi minuman yang khas, juga tempat dan cara kita menikmatinya, angkringan telah menjadi ruang produksi identitas budaya bagi kelompok masyarakat penggemarnya. Pada akhirnya angkringan telah menjadi sebuah gaya hidup, sama persis ketika orang-orang masuk ke mal untuk mendapatkan pengakuan dan identitas sebagai anggota consumer society.

Bedanya, angkringan bukanlah tempat yang instan dan menyediakan segala rupa makanan cepat saji. Orang saling lalu-lalang untuk meminta menu dan minuman tertentu sembari yang lain “berhitung” menu apa saja dan berapa banyak rupiah yang harus dibayarkan. Di angkringan tidak ada aturan dan standar baku bagaimana tata cara orang akan memesan dan memilih makanan dan minuman. Angkringan juga tidak pernah mempersoalkan pengunjungnya datang dengan sandal jepit atau sepatu mahal. Eloknya, angkringan masih menempatkan pembelinya (juga penjualnya)  sebagai manusia yang harus disapa dan diajak ngobrol apa saja. Bagi angkringan, pengunjung bukan semata dipandang dengan ukuran ekonomi politik tertentu dan menjadi eksploitasi konsumsi yang menggila seperti di mal.

Rutinitas menunggu kedatangan dan keberangkatan kereta yang akan mengantarkan saya kembali ke Solo, membuat saya dan sejumlah kawan menjadi pelanggan setia angkringan Lik Man di dekat Stasiun Tugu Yogyakarta. Saya juga tidak tahu persis benarkah ada nama Lik Man di antara deretan panjang pedagang angkringan tersebut. Pembicaraan yang paling konyol hingga yang sangat serius, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya dan media telah menjadikan angkringan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses belajar teman-teman di Yogyakarta. Tidak sedikit ide dan gagasan yang bermuara menjadi tulisan, baik untuk tugas-tugas kuliah maupun artikel untuk media dan sejumlah jurnal ilmiah yang berawal dari diskusi di warung angkringan tersebut.

Tidak bermaksud menghadirkan kepongahan intelektual, adu gagasan dalam forum informal seperti angkringan, diakui beberapa teman dari sejumlah daerah –seperti Bengkulu, Medan, Palu, Gorontalo, Gresik, Pekanbaru, Magelang, Bandung, dan Surabaya—yang sedang belajar di Yogyakarta, ternyata sangat membantu dalam memahami dan menuntaskan sejumlah agenda pembelajaran yang tidak rampung di ruang-ruang kuliah. Alih-alih forum tersebut malah semakin mendekatkan sejumlah ide dan teori besar dalam buku-buku teks kepada realitas sosial –sehingga pada ujungnya gagasan besar dalam buku-buku teks tersebut dapat dimaknai secara kontekstual dan dapat membantu menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat.

Tidak ada klaim dan tidak perlu ada pengakuan dari banyak pihak, tetapi forum diskusi angkringan –yang kemudian menamakan diri sebagai “lik Man School” tersebut– telah menjadi semacam gudang gagasan, arena debat, pengayaan wacana dan pertarungan kepentingan –dalam arti yang sangat positif. Patut dicatat bahwa tidak ada sedikit pun jejak sejarah yang dapat menjelaskan bahwa sejak hampir dua tahun yang lalu pernah aktif sebuah kelompok diskusi angkringan yang bernama “Lik Man School”. Tidak juga ada nama-nama yang terikat secara struktural sebagai ketua, sekretaris atau jabatan yang lain.

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai dokumentasi sejarah, tidak pula sebagai usaha publisitas sosial –tentu karena kawan-kawan di “Lik Man School” tidak punya pretensi dan tendensi apa pun terhadap lahirnya kelompok diskusi ini, dan tidak dimaksudkan sebagai organisasi yang melembaga. Pesan utamanya adalah bahwa belajar tidak berarti berafiliasi dengan sejumlah fasilitas dan ruang pembelajaran yang serba teratur dan tertata dalam konsep “dalam rangka”. Belajar tidak berarti ruang kelas ber-AC, dosen/guru yang bagus ataupun fasilitas seperti sarana informasi dan teknologi maju.

Belajar di mana saja

Gagasan tentang kelompok belajar mandiri ini semula dirintis kawan-kawan yang sedang belajar di Sekolah Pascasarjana Program Kajian Budaya dan Media UGM. Kelompok belajar yang memanfaatkan ruang dan waktu di sela perkuliahan regular, ternyata dianggap belum cukup memperkaya khasanah pengetahuan dan intelektualitas anggotanya. Kemudian beberapa kawan berinisiatif melanjutkan “perdebatan intelektual” yang belum tuntas tersebut ke ruang yang lebih bebas, dalam arti tidak terikat sejumlah aturan akademik, tidak terikat waktu, dan tidak sungkan dengan dosen pembimbing perkuliahan, alih-alih di angkringan selingan kopi dan berbagai jajanan pelengkapnya membuat kawan-kawan yang terlibat menjadi betah dan ‘ketagihan’ untuk kembali lagi.

“Lik Man School” yang dalam makna harafiah ditegaskan sebagai belajar bersama sambil wedangan –atau sebaliknya, wedangan sambil belajar digagas sebagai katarsis atas sejumlah kebuntuan harapan di ruang-ruang formal pembelajaran. Banyak pemikiran, teori, konsep dan ide pemikiran besar yang hanya berhenti pada paparan dosen di ruang kuliah. Pendalaman dan perluasan materi yang dikemas dalam suasana merdeka, santai dan tidak terikat, juga tanpa tema yang ketat justru membuat kawan-kawan peserta menjadi paham kontekstualisasi teoretis dengan melihat dan menunjuk langsung sejumlah contoh yang hadir di sekitar angkringan tersebut.

Memang pada akhirnya, kelompok belajar ini tidak hanya menempati salah satu tikar di angkringan Lik Man Stasiun Tugu Yogyakarta. Mereka kemudian menggunakan setiap ruang dan waktu pertemuan, entah di kafe, di tempat main bilyar, di kantin dalam lingkungan kampus, di kos salah seorang kawan, dalam perjalanan menghadiri undangan pernikahan juga memanfaatkan jejaring sosial di dunia maya seperti facebook dan twitter untuk, sekali lagi, memperbincangkan apa yang diperoleh di kelas-kelas formal.

Saat belajar telah menjadi praktik budaya, belajar dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Belajar dapat dilakukan dimana saja –seperti halnya komunitas belajar yang menamakan diri “Lik Man School” ini. Syarat utamanya adalah spirit dan gagasan yang tidak pernah berhenti dieksplorasi, dan tentu saja kesediaan waktu, tenaga dan pikiran untuk konsentrasi pada pokok persoalan yang sedang dipelajari.

Teringat pada nasehat seseorang, belajar tentang teori kritis dan belajar menjadi kritis sebenarnya tidak untuk sebuah proyek pengembangan ilmu pengetahuan yang akan menyelesaikan semua persoalan manusia. Lebih sederhana, kita diajak untuk belajar bertanya, menyoal dan mempersoalkan banyak agenda kemanusiaan yang sering kali justru menjadi hamba ilmu pengetahuan itu sendiri. Ayo diskusi,  ayo ke Lik Man!![]

Mal, Ruang Kontestasi Identitas (Harian Joglosemar, 16 Maret 2011)

Anhar Widodo
Dosen ISI Solo, Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik (Matrik)

Mal, secara awam dimaknai sebagai bentuk dan nama lain dari pasar. Hampir sebagian besar pasar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan sebagainya telah bertransformasi menjadi mal.
Perubahan yang sangat drastis ini menggambarkan bahwa mal diposisikan sebagai representasi kemodernan sebuah pasar, dan juga masyarakat yang bertransaksi di dalamnya. Pasar, secara umum dimaknai sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik berupa barang maupun jasa.

Mal, sebagai pusat perbelanjaan modern adalah pasar yang menawarkan lebih dari sekadar transaksi jual beli secara tradisional. Mal jelas merupakan representasi nyata dari neokolonialisme sebagai wajah lain dari kapitalisme. Hampir semua jenis produk barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan multinasional yang berpusat di dunia Barat, tersedia secara nyata di hadapan kita. Mal adalah pasar yang menawarkan konsep belanja sekaligus mencari hiburan. Mona Abaza (2001) menuliskan, mal adalah tempat pembentukan budaya konsumsi sekaligus pembentukan ruang publik.

Opsinya, mal menawarkan barang dan jasa dengan konstruksi citra-citra yang dibangun dalam bingkai kebutuhan semu. Konstruksi citra tersebut didukung dengan media kampanye dan promosi yang gencar hampir di setiap sudut dan setiap waktu pusat perbelanjaan tersebut dibuka. Mal menawarkan banyak pemenuhan keinginan konsumen, bukan tanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan. Konsumerisme sebagai penopang utama ideologi kapitalis dihadirkan secara terbuka dan sangat atraktif di pusat-pusat perbelanjaan tersebut.

Mal selalu menawarkan ruang parkir kendaraan yang luas, mudah dijangkau dan pelayanan keamanan maksimal. Hal ini memberikan jaminan mobil-mobil mewah yang biasanya hanya parkir di garasi rumah berani keluar dan parkir di mal. Mal juga memberikan kemudahan akses informasi teknologi seperti hotspot area dan ruang rekreasi keluarga seperti rumah makan cepat saji dan kafe dengan keleluasaan beraktualisasi. Ini memungkinkan anak-anak bermain dengan aman dan orangtua “bekerja” dengan nyaman. Ya, sekarang hampir semua pekerjaan dapat dikendalikan dengan perangkat informasi dan teknologi yang serba realtime dan akurat.

Kenyamanan lain yang ditawarkan mal adalah ruang yang dingin dengan penyejuk udara yang bekerja secara maksimal. Di beberapa pusat perbelanjaan modern, bahkan jauh sebelum mendekati pintu masuk, hawa nyaman udara yang sejuk menjadi teror sekaligus magnet untuk memaksa orang segera masuk ke dalamnya.

Kemudahan, kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan kepada para pengunjungnya, menjadikan gaya hidup dan budaya konsumsi di mal sebagai praktik kebudayaan baru masyarakat kita, selain tentu produk barang dan jasa yang dicitrakan dalam pesan-pesan promosi periklanan. Harga barang dan jasa bukan lagi persoalan utama, karena merek-merek tertentu dari sejumlah barang yang ditawarkan akan membangun citra khusus para penggunanya. Mal telah menjadi media/ruang produksi kontestasi identitas.

Kontestasi Identitas
Kontestasi secara arbitrer dimaknai sebagai proses kompetisi dan atau pertarungan. Jika dalam politik, kontestasi menghadirkan kompetisi produk-produk politik, isu-isu, program, analisis, komentar, konsep dan kegiatan yang diciptakan (Bourdieu), maka kontestasi identitas ini dimaknai sebagai kompetisi antarindividu atau kelompok sosial yang mencoba mengada dan mendapatkan identitasnya sebagai kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok yang lain. Mal menjadi tempat menegaskan keberbedaan tersebut, karena secara luar biasa mal telah menyediakan sejumlah faktor pembeda.
Tentu, kontestasi di mal ini juga melibatkan secara langsung para penyedia jasa atau barang yang identik satu dengan yang lain. Mereka harus saling berkompetisi untuk meraih pelanggan dan pembeli setia dengan merek dan citra yang mereka tawarkan.
Dalam The Commodity as Spectacle, Guy Debord menuliskan: “In societies where modern conditions of production prevail, all of life presents itself as an immense accumulation of spectacle. Everything that was directly lived has moved away into a representation” (Durham & Kellner, 2006: 117). Sangat jelas bahwa apa yang kemudian menjadi bagian keseharian manusia menjadi sebuah identitas yang melekat, termasuk misalnya aktivitas orang pergi ke mal.
Orang datang ke mal dengan seperangkat status yang melekat secara artifisial dalam diri mereka. Mulai dari mobil yang dikendarai, pakaian bermerek yang dikenakan, sepatu atau sandal yang dipakai dan juga perhiasan serta gadget yang ditentengnya. Selanjutnya identitas seseorang semakin jelas pada tempat tujuan mereka ke mal, entah untuk berbelanja, memanfaatkan jasa atau sekadar duduk dan minum secangkir espresso di gerai kafe terkenal. Identitas masyarakat mal semakin tegas dalam cara mereka membayar jasa atau barang yang dibeli –bahkan jenis kartu kredit tertentu menjadi representasi identitas seseorang.
Sangat mungkin, apa yang dihadirkan seseorang melalui representasi identitasnya di mal, berbeda seratus delapan puluh derajat dengan identitas mereka di luar mal. Mal sebagai ruang praktik kultural baru memang sebuah keniscayaan. Berbeda dengan pasar dalam arti konvensional, mal telah menyihir para pengunjungnya untuk menjadi militan dan loyalis, terutama dalam praktik konsumsi.
Secara positif, mal memang membentuk ruang publik yang baru yang memungkinkan kelompok masyarakat/individu tertentu dapat mengaktualisasikan identitas kulturalnya. Secara kritis perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun mal adalah pasar, tempat pedagang menawarkan barang dan jasanya dan konsumen (dipaksa) harus membeli “gaya hidup” mal tersebut. Kontestasi memang menawarkan peluang, dalam hal ini mal akan selalu jadi pemenang dan konsumen harus merogoh sakunya lebih dalam lagi.

Tahun Politik dan Masa Depan Salatiga (Radar Semarang, 9 Februari 2011)

Tahun Politik dan Masa Depan Salatiga

Anhar Widodo

Peneliti Lembaga Kajian Media dan Transparansi Informasi Publik (Matrik)

Tahun 2011 ini bisa disebut sebagai “tahun politik” bagi masyarakat Kota Salatiga. Jika tidak ada perubahan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Salatiga, tanggal 8 Mei 2011 mendatang, warga Kota yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku akan memilih walikota dan wakil walikota Salatiga periode 2011-2016. Persoalan yang mesti diperdebatkan sekarang adalah bukan siapa yang akan memenangkan pilkada dan menjadi walikota dan wakil walikota pada lima tahun mendatang. Lebih dari semuanya, diskusi tentang wajah kota seperti apa yang kita harapkan pada lima tahun ke depan menjadi lebih penting dan rasional, terutama sebagai bagian dari proyek edukasi politik masyarakat.

Memperdebatkan siapa yang pantas dan layak memimpin Salatiga lima tahun ke depan akan menempatkan warga Kota pada posisi mendukung dan atau menolak nama/pasangan tertentu. Masyarakat menjadi terbelah pada berbagai kepentingan politik sesaat yang kontraproduktif bagi cita-cita dan masa depan Kota yang lebih baik. Pada masyarakat yang cenderung pragmatis, momentum seperti ini akan menjadi entry point (titik masuk) praktik politik transaksional (baca: politik uang). Lebih jauh kekuatan politik dengan modal ekonomi yang lebih besar, secara matematis akan mengalahkan politik yang kaya gagasan dan kuat secara moral. Padahal justru kekuatan politik gagasan dan etika politik yang santun-lah yang mestinya dapat memberikan bukti secara lebih terukur dan terencana atas sejumlah janji-janji politiknya.

Meneropong Salatiga lima tahun ke depan berarti kita perlu melakukan refleksi atas pencapaian-pencapaian pemerintahan yang berjalan lima tahun terakhir. Tidak untuk sekadar memuji apa yang dihasilkan dan menghujat apa yang gagal/belum direalisasikan, lebih tepat kita mencari titik untuk beranjak menyongsong pemerintahan baru yang akan datang. Berbagai catatan yang dihasilkan diharapkan menjadi rekomendasi dan prioritas program bagi, siapapun, yang terpilih menjadi walikota dan wakil walikota berikutnya. Salatiga memiliki empat perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE AMA), Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Diharapkan melalui ruang-ruang intelektual dan kajian-kajian akademis pada perguruan tinggi tersebut, wajah Salatiga lima tahun ke depan dapat diproyeksikan mulai dari sekarang.

Praktis selain besar karena lahirnya ilmuwan-pemikir kritis dari kampus-kampus tersebut, Salatiga jarang disebut dalam pentas regional maupun nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapa pun yang menjadi pemimpin Salatiga lima tahun ke depan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang visioner tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal khas Salatiga.

Perguruan tinggi di Salatiga adalah representasi intelektual masyarakat Kota Salatiga. Sebagai persemaian ilmu pengetahuan dan teknologi, kampus dianggap lebih netral dan objektif melihat persoalan masyarakat. Jadi sangat dimungkinkan bahwa untuk melahirkan gagasan besar Salatiga lima tahun ke depan, kampus menjadi yang pertama dan utama memelopori debat tentang masa depan Salatiga. Dengan menanggalkan pretensi dan tendensi politis, jernihnya gagasan dari kampus semestinya layak didengarkan siapa saja, tak terkecuali mereka yang akan berkompetisi memenangkan hati rakyat Salatiga pada Pilkada tahun ini.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 170.022 (data akhir tahun 2009), Salatiga masuk kategori kota kecil. Meskipun demikian tidak berarti persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dianggap kecil. Setiap potensi permasalahan, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti soal kemiskinan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan persoalan pluralisme yang cukup kental di Salatiga adalah sejumlah agenda yang belum sepenuhnya tuntas. Justru karena secara kewilayahan yang kecil dan jumlah penduduk yang sedikit di banding pemerintah kota yang lain di Indonesia, maka setiap persoalan menjadi mudah muncul ke permukaan. Sistem birokrasi yang tangkas, kompeten, transparan, akuntabel dan solutif bagi setiap persoalan publik adalah tuntutan yang tidak bisa ditunda lagi.

Salatiga dalam Angka (2009) menyebutkan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berjumlah 4.078 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, pada tahun yang sama, maka rasionya adalah 41,6. Dengan kualitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan, kompetensi yang selalu dikembangkan dan jiwa pelayanan yang terus diasah, bukan tidak mungkin efektivitas dan efisiensi pekerjaan akan semakin membaik. Isu-isu popular yang demikian sepertinya layak diperdebatkan.

Salatiga adalah kota jasa. Segenap aset dan potensi yang dikembangkan mestinya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang professional dengan karakter yang kuat dan membawa akar budaya sendiri. Untuk mewujudkan Salatiga Hati Beriman (sehat bersih tertib indah dan aman)  maka membangun warga kota yang sejahtera dalam pengertian yang paling awam adalah ekonomi, mandiri dalam kompetisi hidup yang semakin berat dan bermartabat dalam tata pergaulan secara luas adalah sebuah keniscayaan. Pendidikan dan kesehatan adalah jawaban pertama agar cita-cita besar tersebut dapat direalisasikan.

Pada akhirnya, yang berhak menentukan Salatiga lima tahun ke depan adalah warga kota sendiri melalui proses demokrasi yang disebut pemilihan umum kepada daerah (pilkada) kota Salatiga. Jauh sebelum sampai pada hari pemungutan suara mestinya partai politik, kampus, LSM dan media mestinya memainkan peran dalam mentranformasi ide dan gagasan politik dalam proyek bersama yang disebut “edukasi politik”. Artinya setiap warga kota yang pada hari pemungutan suara telah memiliki hak pilih dapat mempergunakan haknya dengan tanggung jawab pada masa depan kota lima tahun ke depan.[]

TENTANG ANHAR
GAGASAN ANHAR
YANG HANGAT
ALMANAK
August 2016
S M T W T F S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Blogroll
Jaringan
Media
Categories
YM-KU